Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan Written by Saifurrijal, S.Kom on 14 December 2020. Posted in Uncategorised Written by Saifurrijal, S.Kom on 14 December 2020. Hits: 5163Posted in Uncategorised Pedoman Pelaksanaan Kesekretariatan A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin)Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin) Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan AgamaBuku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang pedoman pelaksanaan pakaian dinas bagi ASN di lingkungan MA SE Sekma No.7 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di MA dan badan peradilan dibawahnya pada wilayah Jawa Bali SE Sekma No.8 tahun 2021 tentang pengaturan pola kerja hakim agung dan hakim adhoc pada MA RI masa PPKM darurat Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun -Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang pedoman pengelolaan PPNPN pada mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya SEMA nomor 3 tahun 2021 tentang larangan pungutan terkait pengambilan sumpah jabatan atau janji advokat PP no 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif PNBP pada MA dan badan peradilan dibawahnya SK KMA No 57 /KMA/SK/III/2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan PNBP di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
