Header


Delegasi Tabayun
Download Relaas Delegasi Tabayun


SIPP PA SIDRAP
Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Sidenreng Rappang


putusan.mahkamahagung.go.id
Portal Akses Informasi Putusan di Lingkungan Peradilan

 
komdanas.mahkamahagung.go.id
Portal Komunikasi Data Nasional di Lingkungan Peradilan

×

Error

Could not load feed: https://www.pta-makassarkota.go.id/seputar-pengadilan-agama/feed/rss/

1.
UU No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
2.
UU No. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
3
Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4
Peraturan Pemerintah
No. 11 Tahun 2011
Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5
Peraturan Presiden
No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah
6
Peraturan Presiden
No. 19 Tahun 2008
Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
7
Peraturan Menteri
Keuangan
No. 164 /PMK.05/2011
Peraturan Mentri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011
8
Peraturan Menteri Keuangan
No. 45 /PMK.05/2007
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
9
Peraturan Menteri Keuangan
No. 07 /PMK.05/2008
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri Keuangan No.45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
10.
Peraturan Menteri Keuangan
No. 134/PMK.06/2005
Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
11.
Peraturan Menteri Keuangan
No. 134/PMK.06/2005
Tentang Tentang Bagan Akun Standar
12.
Peraturan Menteri Keuangan
No. 84/PMK.02/2011
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
13.
Peraturan Menteri Keuangan
No. 192/PMK.05/2009
Tentang Perencanaan Kas
14.
Peraturan Menteri Keuangan
No. 49/PMK.02/2011
Tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2011
15.
Peraturan Menteri Keuangan
No. 22/PMK.05/2007
Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
16.
Peraturan Menteri Keuangan
No. 171/PMK.05/2007
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
17.
Peraturan Menteri Keuangan
No. 73/PMK.05/2008
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
18.
Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No.07/PB/2005
Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
19.
Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No.66/PB/2005
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
20.
Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No.03/PB/2010
Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
 
21.
Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No.57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
23.
Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No.65/PB/2010
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
24.
Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No.22/PB/2011
Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
25.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
26.
Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No.80/PB/2011
Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
27.
Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI
No. 034/SEK/SK/VI/2010
Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
28.
Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI
No. 002/SEK/SK/I/2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
1
Surat Edaran Kepala Bakn
Nomor 05/Se/1976
Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2
Surat Edaran Kepala Bakn
Nomor 01/Se/1979
Tentang Daftar Riwayat Hidup
3
Keputusan Kepala Bakn
Nomor 066/Kep/1974
Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
4
Surat Edaran Kepala Bakn
Nomor 01/Se/1975
Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
5
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1976
Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6
Surat Edaran Kepala Bakn
Nomor 15/Se/1977
Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
7
Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1979
Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8
Surat Edaran Kepala Bakn
Nomor 03/Se/1980
Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9
Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 1980
Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10
Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara
Nomor 61/Menpan/1982
Tentang Persamaan Eselon Bagi Jabatan Pimpinan Falam Pengurus Korpri
11
Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980
Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
12
Surat Edaran Kepala Bakn
Nomor 08/Se/1984
Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
13
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor 069/Kma/Sk/V/2009
Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
14
Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

 

1
Uu No 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
2
Uu No 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
3
Uu No 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
4
Pp No 24 Tahun 2005
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5
PP NO 8 TAHUN 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6
Keputusan Presiden
Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia
No 171/PMK.05/2007
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8
Peraturan Direktur
Jendral Perbendaharaan
No. PER 51/PB/ tahun 2008
 
9
UU No. 1 Tahun 1971
Tentang Pokok Pokok Kearsipan
10
Kep. KA. Kearsipan
Nasional RI
Nomor 03 tahun 2004
Tentang Pedoman Kearsipan
11
Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007
Tentang Memberlakukan Buku I
12
Perpres No 54 tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
JoomShaper